Ekonomi Publik

Ketika kita mengambil jurusan Ekonomi Pembangunan, maka salah satu mata kuliah yang akan kita pelajari adalah Ekonomi Publik. Ekonomi Publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang masalah-masalah ekonomi khayalak ramai seperti kebijakan subsidi/pajak, sistem jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu materi yang dibahas dalam Ekonomi Publik adalah Teori Barang Publik. Penyediaan barang-barang publik biasa dilakukan oleh pemerintah. Barang-barang publik yang disediakan dan dilakukan oleh pemerintah yakni seperti jalan raya, pertahanan nasional dan lain-lain. Sedangkan barang sawsta juga dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, seperti kereta api, jasa penerbangan dan lain-lain.

Karakteristik barang publik (public goods):

1.Pengertian

Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh: udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional dsb.

2.Sifat

Non Rivalry yaitu penggunaan satu konsumen terhadap satu suatu barang publik tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk ikut mengkonsumsi barang tersebut. Contoh: dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara dan sinar matahari, orang-orang disekitar kita pun dapat mengambil manfaat yang sama dan tidak akan berkurang karena dikonsumsi orang lain.

Non Excludable yaitu jika barang publik sudah tersedia, maka tidak ada satupun yang menghalangi untuk memanfaatkan barang tersebut, yakni setiap orang bebas memiliki akses atas barang tersebut. Contoh: udara yang kita hirup maka orang lain juga berhak untuk menghirupnya tanpa ada batasan yang bersifat ‘pengkhususan’.

3. Jenis

Barang publik lokal adalah barang yang menurut penyediaannya oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak dan perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk setempat. Terdapat 3 jenis barang publik, antara lain barang publik nasional, murni, dan tidak murni.

4. Sistem pembayaran (Payment System)

Sektor publik yang mampu melakukan investasi untuk memberikan pelayanan kemudian sektor swasta menjalankan dengan menjalankan dengan mengenakan biaya pada pemakai, sistem ini disebut Build-Operate-Transfer.

5. Pelayanan (Service)

Sesuai dengan Fungsi Alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang diperuntukkan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Terdapat 3 fungsi dalam pelayanan, antara lain fungsi distribusi, stabilisasi.

6. Jumlah (Quantity)

Jumlah dari ketersediaan barang publik sendiri sangat banyak atau melimpah. Seperti jalan-jalan publik, jumlahnya sampai tak terhitung karena pembangunannya yang sangat cepat bahkan dalam siklus harian dan tak pernah berhenti seiring kebutuhan jalan publik yang makin meningkat dari tahun ke tahun baik itu jalan protokol dan juga jalan-jalan kecil.

7. Kepemilikan

Karena sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif, maka kepemilikan dari barang publik sulit diidentifikasi bahkan bisa dibilang tak ada satupun orang yang tidak memilikinya, karena barang publik ditujukan untuk semua orang oleh pemerintah.

Sumber :
Photo by rawpixel.com on Unsplash